Selasa, 07 Agustus 2012

ISLAM DI ERA PERTENGAHAN ORDE BARU ( KEBANGKITAN ISLAM )


A. Pendahuluan
          Era 70-an sampai pertengahan 80-an, Soeharto memiliki hubungan yang tidak serasi dengan gerakan Islam. Hal itu bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu: Pertama, ia seorang militer yang biasa didoktrin nilai-nilai nasionalisme; Kedua, ia berasal dari keluarga awam ilmu agama dari Gunung Kidul; Ketiga, ini yang paling mendasar, orang-orang berpengaruh yang ada di sekitarnya rata-rata dari kalangan anti Islam (Islam phobia), seperti CSIS, LB. Moerdani, Soedomo (waktu masih non Muslim), Frans Seda, JB. Soemarlin, Radius Prawiro, dan sebagainya. Sikap pemimpin sangat dipengaruhi para pembisik di sekitarnya. Hal itu sangat jelas terlihat di era Abdurrahman Wahid. ia dijatuhkan karena skandal Buloggate dan Bruneigate. Salah satu pembisiknya adalah Soewondo, seorang tukang pijit.

             Pada akhir dekade 1980-an tepatnya tahun 1985 (sejak terjadi peristiwa Tanjung Priok), ketika Soeharto mulai meninggalkan ketergantungannya kepada kelompok militer, ia mulai mendekati kelompok Islam. Ia berusaha mengkooptasi dan mendapatkan dukungan sentimen Islam. Pada tahun 1989, dua puluh satu tokoh terkemuka dari NU dan Muhammadiyah secara diam-diam mendukung Soeharto untuk tetap menjadi presiden. Pada tahun 1991, Soeharto beserta seluruh keluarganya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah untuk pertama kalinya. Sejak saat itu kelompok Islam dan Soeharto mulai bermesraan. Langkah yang paling dramatis dalam mengaitkan Soeharto dengan lingkaran Islam melibatkan B.J. Habibie, waktu itu menjabat Menristek, dalam pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).[1]
            Politik Soeharto tidak bersifat linear (seperti garis lurus). Di awal karier politiknya, Soeharto bersikap anti terhadap dakwah Islam. Namun alhamdulillah, sejak akhir 80-an sampai lengser dari jabatan RI-1, ia berbalik arah mendukung kehidupan Ummat Islam. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masa jabatannya (tahun 1988-1998), Presiden Soeharto membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan kaum Muslimin. Ia seolah ingin menebus kesalahannya setelah sekian lama bersikap paranoid terhadap gerakan Islam.
            Dalam kurun waktu 10 tahunan itu, muncul berbagai kebijakan politik Soeharto yang sangat bermanfaat bagi Ummat Islam, antara lain: Legalisasi jilbab di sekolah dan instansi formal, UU Pendidikan Nasional, UU Perkawinan, UU Bank Syariah, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), munculnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (Kopontren), pembangunan ribuan masjid (melalui Yayasan Amal Bakti  Muslim Pancasila), pengiriman dai-dai ke daerah pelosok/pedalaman, menggalakkan ekonomi kerakyatan, labelisasi halal MUI, kemudahan sistem ONH, penerimaan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam hukum privat di Indonesia, mendukung berdirinya ICMI, munculnya koran Republika, program pesantren kilat untuk pelajar, dan lain-lain. Begitu pula program-program lain, seperti peringatan Hari Besar Islam secara kenegaraan, Pekan Budaya Islam Istiqlal, membuat Mushaf Al Qur'an Khas Nusantara, Festival Bedug Nasional, dan lain-lain.

B. Politik Mencari Simpati Umat Islam

            Melakukan tekanan dan depolitisasi terhadap Islam ternyata terus menerus menuai masalah dalam perjalanan sejarah politik Orde Baru. Untuk itulah Soeharto mulai merubah arah dan strategi politiknya dengan cara menarik simpati ummat Islam melalui pendekatan agama. Amin Rais menyatakan bahwa hampir semua kekuatan sosial-politik di negara menyadari bahwa untuk memperoleh legitimasi bagi eksistensinya, mereka harus menunjukkan kedekatan pada atau paling tidak simpatinya bagi Islam. Kenyataan ini memang rada aneh jika kita ingat bahwa mereka yang menderita ’Islamo-phobi’ juga ikut-ikutan bermain sandiwara agar nampak condong ke Islam. [2]

            Di era pertengahan yaitu antara tahun 1985 sampai 1995,  Orde Baru memberi peluang terhadap perkembangan masyarakat Islam dan cenderung mulai condong pada pembangunan bidang keislaman. Para pengamat dunia Islam, seperti Fazlur Rahman, John Esposito dan Bruce Lawrence sewaktu berkunjung ke Indonesia menemukan bahwa kebangkitan Islam di Indonesia yang cukup progresif sejak era 1980-an itu ditandai tumbuhnya semangat keislaman, maraknya syiar Islam dan hadirnya berbagai aliran pemikiran, khususnya di kampus-kampus.[3]

            Dengan menyadari semua itu, tidak berlebihan jika almarhum KH. Anwar Haryono (Ketua DDII waktu itu) menyimpulkan, "Orde Baru telah berubah." Dari tulisan yang pernah dimuat sebuah tabloid Islam, disebutkan bahwa menjelang wafatnya, Buya M. Natsir setuju jika Presiden Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden RI. Adapun Amien Rais justru sangat menentang kepemimpinan Soeharto. Buya Natsir bukan tidak tahu bahwa Pak Harto telah puluhan tahun menjadi presiden, tetapi beliau menyadari bahwa di balik kepemimpinan Pak Harto terdapat sangat banyak gerbong kepentingan kaum Muslimin. Pak Natsir sejak lama telah kritis kepada Orde Baru, melalui kelompok Petisi 50. Karena itu pula ia dan kawan-kawan dikenai cekal, tidak boleh pergi ke luar negeri. Jadi sebenarnya kalau yang berani mengkritik Orde Baru tidak hanya Amin Rais. Petisi 50 lebih dulu bersura keras, ketika Amien masih menjadi dosen di Universitas Gajah Mada.

            Sejak saat itu kebijaksanaan politik Orde Baru dimaksudkan untuk menjadikan agama sebagai faktor integratif dan tidak menghendaki agama menjadi sumber konflik dan disintegrasi nasional. Kebijakan ini sebenarnya cukup realistis, karena dalam realitas sosial-politik, konflik dengan warna agama seperti banyak terjadi di berbagai negara seringkali membawa  resiko tinggi dan bisa membawa malapetaka bangsa.

            Implementsi dari politik agama pemerintah Orde Baru adalah mendorong terwujudnya suatu religious order (orde religius) di antara agama-agama di Indonesia. Dalam kerangka ini pemerintah Orde Baru bermaksud mendorong terwujudnya kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia. Melalui langkah-langkah ini pemerintah Orde Baru mengharapkan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh dan pemimpin agama dalam rangka mewujudkan dialog dan kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya integrasi nasional.

            Gebrakan yang dilakukan Soeharto membuat ABRI semakin terdepolitisasi. Kelompok-kelompok yang kritis di dalam ABRI semakin terhempas keluar dari institusi tersebut. Said dalam analisanya terhadap perkembangan hubungan Soeharto dan ABRI menolak analisa Gus Dur yang memandang bahwa Soeharto sedang kehilangan dukungan dari militer dan menggunakan Islam untuk menandingi militer. Analisa ini sangat logis mengingat Soeharto memang menunjukkan keperkasaannya dengan melakukan reorganisasi di tubuh ABRI.[4]

            Gebrakan Soeharto tentunya untuk meredam daya kritis militer terhadap dirinya. Namun, di sisi lain Soeharto juga mau tidak mau harus memperhatikan pergerakan Islam yang dimarginalisasikan sejak awal kekuasaannya. Hal ini paling tidak penting dalam kerangka kekuasaan itu sendiri. Afan Gaffar, dalam mencermati hal ini, mengatakan bahwa "….dari kaca mata pemerintah, Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan yang pada akhirnya kalau diletakkan pada posisi pinggiran akan menimbulkan masalah politik yang cukup rumit. Oleh karena itu sudah sewajarnya diakomodasi, sehingga kemungkinan konflik dapat diredam lebih dini".[5]

            Secara politik Soeharto dekat kepada BJ. Habibie, ia mengakomodir masuknya politisi-politisi Muslim di DPR, MPR, dan Kabinet. Hal itu pernah disebut oleh Kompas, sebagai fenomena ijo royo-royo. ICMI dan CIDES diterima sebagai mitra pemerintah, MUI selalu menjadi tempat konsultasi Pemerintah, dan banyak tahanan politik dari kalangan aktivis Islam yang dibebaskan (misalnya AM. Fatwa). Bahkan, di era itu untuk pertama kalinya pelajaran Bahasa Arab disiarkan secara rutin sepekan sekali di TVRI. Kalau dirinci satu per satu tentu sangat banyak. Sampai ketika Bosnia Herzegovina dilanda konflik, Soeharto memberikan dukungan politiknya. Melalui adiknya, Probosutedjo, ia mendukung pendirian sebuah masjid besar di Bosnia. Saya rasa, seorang tokoh paling fundamentalis sekalipun di Indonesia ini, belum tentu bisa mengeluarkan sekian banyak kebijakan politik yang sangat bermanfaat bagi Ummat Islam. Kita perlu ingat, Indonesia bukanlah negara Islam, dan masyarakatnya sangat multi kultural. Dan hebatnya, semua kebijakan itu terlaksana secara damai, tanpa melalui proses revolusi berdarah-darah. Akses ke penguasa kerap kali lebih bermanfaat daripada melakukan demonstrasi 1000 kali sehari. Sampai-sampai, para pemimpin dunia di luar negeri menyebut sikap politik Orde Baru di masa pertengahan kepemimpinan Soeharto sebagai tanda-tanda Kebangkitan Islam dari Asia Tenggara.

            Gebrakan yang dilakukan Soeharto tampaknya dapat dikatakan sebagai upaya untuk meredam berbagai potensi kritis yang dapat membahayakan posisinya. Perbedaan yang ada sepertinya lebih pada cara yang dipergunakan soeharto untuk meredam potensi konflik tersebut. Pendirian ICMI yang didukung Soeharto dan menimbulkan kehebohan di kalangan Angkatan Darat, tampaknya harus dilihat dalam kerangka meredam potensi konflik tadi. Schwarz memandang bahwa kelompok birokrat yang berada di dalam ICMI merupakan kelompok dominan mengingat mereka merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila anggota ICMI yang duduk di kabinet pada tahun 1993 semuanya berasal dari kalangan birokrat. [6]

            Sektor agama adalah salah satu sektor yang ikut digarap pemerintah. DEPAG (Departemen agama) tampaknya menjadi motor pemerintah dalam menggarap agama di Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada awal ORBA salah satu tugas dari DEPAG yang digasriskan oleh Menteri agama adalah ikut menciptakan suasana ketenteraman sehingga dapat tercapai konsolidasi sosial-politik dan sosial-ekonomi. Keberadaan DEPAG sebagai perpanjangan tangan pemerintah bahkan sangat jelas terlihat di dalam KEPPRES No. 45 yang dikeluarkan tahun 1974. KEPPRES tersebut menyatakan bahwa tugas DEPAG adalah menjalankan tugas pemerintah di bidang agama. [7]  

            Langkah yang tampaknya penting diperhatikan pada masa ini ialah semakin diintensifkannya pertemuan antar agama dengan mengefektifkan apa yang dibentuk tahun 1969, yakni proyek pembinaan kerukunan hidup beragama. Bersamaan dengan pengefektifan seperti ini, MUI (Majelis Ulama Indonesia) diresmikan. Di dalam institusi ini, organisasi-organisasi serupa yang sebelumnya sudah ada di tingkat provinsi dan kabupaten ditempatkan di dalamnya. Institusi ini menjadi wadah penghubung antara pemerintah dengan para ulama.[8]  Dalam wadah ini, pemerintah tampaknya memiliki keinginan untuk menyatukan para ulama dalam sebuah wadah yang akan membantu menopang pembangunan nasional. Ini paling tidak dapat dilihat pada sambutan Soeharto pada peringatan Isra’ Mi’raj: “Kita mengharapkan agar Majelis Ulama Indonesia itu akan dapat meningkatkan ikut sertanya ulama dan ummat Islam Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional.” [9]

            Sebuah gerak yang sejalan antara Presiden dan Menteri agama sebagai pembantunya untuk menyerap agama ke dalam bingkai Pancasila. Di sini nilai-nilai agama diusahakan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Konsekwensi dari hal ini ialah apabila Pancasila dijadikan ideologi pembangunan yang berorientasi kekuasaan, menentang kekuasaan berarti menentang Pancasila, maka bisa dipastikan bahwa demikian halnya juga yang berlaku pada nilai-nilai agama. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila salah satu hal yang diupayakan Menteri agama adalah mewujudkan keharmonisan antara agama dan pemerintah. Agama dan pemerintah sepertinya harus berada dalam kondisi sejiwa. [10]

 

C. Kebangkitan Islam pada Masa Pertengahan Orde Baru
            Tahun 1985 pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 / 1985 tentang keormasan yang antara lain menetapan keharusan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya azas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan. Keputusan itu masih menimbulkan kesalahpahaman dan sikap keraguan di kalangan sebagian umat Islam. Hal itu cukup beralasan, karena pada dekade 1980-an pemerintah Orde Baru cukup intens melakukan tindakan yang ofensif-ideologis yang mempunyai dampak luas terhadap kekuatan politik Islam. Sikap saling mencurigai itu antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam dapat dijembatani oleh para cendekiawan muslim. Mereka mulai memberikan pemahaman dan klarifikasi ke dalam yang lebih ditujukan kepada umat Islam yang masih ragu atau khawatir tentang posisi Islam dalam negara nasional dan ideologi negara Pancasila. Akhirnya azas tunggal dapat dipahami setelah dipertegas dengan pernyataan Presiden di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 1986 bahwa Negara RI yang berdasarkan Pancasila itu bukan negara agama, tetapi bukan pula negara  sekuler. [11]
            Sejak saat itulah pemerintah Orde Baru mulai melakukan pembenahan dan pembangunan di bidang keagamaan. Adapun beberapa tindakan nyata keberhasilan Orde Baru pada masa pertengahan untuk kebangkitan Islam di Indonesia antara lain :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dengan adanya Undang-undang tersebut maka diakui bahwa pendidikan agama merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Kemudian disebutkan juga bahwa  pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Seterusnya adanya penjaminan eksitensi lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah , Aliyah dan IAIN.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Tanggal 10 Juni 1991 secara resmi dihasilkan tiga buku tentang Kompilasi Hukum Islam
4. Tahun 1991 didirikan Bank Muamalah , Baitul Mal wat Tanwil
5. Februari 1982 terbentuknya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.
6. Pengiriman Dai ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi.
Melalui MUI dikirimlah da’i-da’i sebagai juru dakwah dan tenaga penyuluhan agama Islam ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi dengan ketentuan :
a.       Sebagai transmigran para dai diperlakukan sebagai transmigran-transmigran lain, juga pembiayaan kepindahan dan sebagainya.
b.      Para dai sebelum diberangkatkan ditatar terlebih dahulu beserta keluarga selama satu bulan atas biaya Yayasan Darmais.
c.       Selama tiga tahun para dai mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100.000 tiap bulan dari YABMP serta alat transpot.
7. Rehabilitas dan Pembangunan Asrama Haji
a. Rehabilitasi dan penambahan
- Asrama Haji pondok Gede Jakarta
- Asrama Haji Juanda Surabaya
- Asrama Haji Ujung Pandang Slawe Selatan
- Asrama Haji Pangkalan Mashur Medan
b. Pembangunan Asrama Haji yang baru
      - Asrama Haji Sulawesi Utara
      - Asrama Haji Sulawesi Tengah
      - Asrama Haji Kalimantan Timur
      - Asrama Haji Yogyakarta
      - Asrama Haji Jawa Tengah
      - Asrama Haji NTB
      - Perluasan Asrama Haji di Kalimantan Tengah
8. Santunan dan Pembangunan Monumen Hidup bagi para Syuhada korban Musibah Mina serta pembangunan terowongan
9. Pembangunan Madrasah Aliyah Program Khusus
10. Pendidikan Pascasarjana untuk Dosen IAIN
11. Penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI
Sejak bulan November 1990 mulai ditayangkan pelajaran bahasa Arab yang merupakan bahasa internasional dan bahasa Al Qur’an. Pada awalnya dua minggu sekali, kini seminggu sekali. [12]
            Tidak hanya beberapa kebijakan di atas, namun Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto  tahu secara jelas, bahwa musuh yang dihadapi bangsa Indonesia adalah para kapitalis Barat yang sejak lama ingin merusak kehidupan negara. Oleh karena itu beliau berkali-kali melakukan lawatan ke Timur Tengah dalam rangka menjalin aliansi dengan negara-negara Muslim. Pak Harto sangat tahu, bahwa di Indonesia belum muncul pemimpin politik yang sekuat dirinya. Dia khawatir, jika Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah, rakyat akan dikorbankan di hadapan kepentingan kapitalis Barat.
           

D. Aspek Positif dan Negatif bagi Umat Islam pada Masa Pertengahan Orde Baru
            Banyak yang telah dilakukan pada masa pertengahan kepemimpinan Orde Baru yang secara langsung membawa dampak positif bagi perkembangan Islam di Indonesia. Selain beberapa kemajuan yang telah dicapai di atas, ada satu kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam yaitu legalisasi jilbab. Siapa bisa menjelaskan bahwa legalisasi jilbab tidak sesuai Syariat Islam? Adakah yang mampu menjelaskan? Begitu pula dengan konsep Bank Syariah, labelisasi halal MUI, pendidikan agama bagi pelajar Muslim, kalimat "iman dan takwa" di GBHN, UU Perkawinan, dan sebagainya. Siapakah bisa menerangkan, bahwa semua itu tidak sesuai Syariat Islam? Jelas semua itu sesuai pengamalan Syariat Islam dan bermaslahat bagi kehidupan Ummat. Ketika para politisi Muslim hari ini mengklaim slogan “substansi Syariat", maka Soeharto telah menunjukkan hal itu dengan kebijakan politik kongkret.
            Pengkajian terhadap bidang keagamaan Islam semakin gencar dilakukan. Pada masa pertengahan Orde Baru peningkatan kajian keIslaman dapat dilihat setidaknya atas tiga alasan, yaitu; pertama, kemajuan pesat ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran-pemikiran ilmiah mempengaruhi dinamika beragama umat Islam sehingga minat intelektual muslim Indonesia untuk mengkaji agama secara lebih mendalam sangat tinggi. Kedua, kecenderungan untuk merekonstruksi agama dalam upaya mengembangkan semua urusan sosial, budaya, bahkan urusan politik dan tatanegara. Ketiga, pengaruh-pengaruh sosial, politik, dan peristiwa-peristiwa internasional yang mempengaruhi kehidupan kaum muslimin di Indonesia. 
            Selain itu ada juga dampak negatif dari kondisi perkembangan Islam pada masa pertengahan Orde Baru antara lain ; umat Islam dikungkung dengan satu ideologi Pancasila sehingga segala tindak tanduk umat Islam diarahkan pada azas tunggal yang dipandang paling sakral dan sakti. Disamping itu kebebasan mimbar masih tetap berada di bawah pengawasan pemerintah sehingga umat Islam lebih bersifat represif dan menerima haluan politik yang dikendalikan oleh Orde Baru.
            Meskipun kehidupan keagamaan umat Islam telah mendapat perhatian khusus Orde Baru, namun dikotomi antara kelompok nasionalis dan kelompok agamais masih jelas terlihat.

E. Kesimpulan
            Sebenarnya Soeharto pada masa pertengahan Orde Baru itu sudah mulai menyadari akan kesalahan-kesalahannya terhadap umat Islam, tapi mengapa dia dijatuhkan? Jawaban atas pertanyaan ini sederhana saja, yaitu: mulai awal pertengahan Orde Baru Soeharto pro kepentingan Ummat Islam. Bahkan sikap itu ia tunjukkan ke dunia internasional, saat dirinya dan keluarganya menunaikan Ibadah Haji secara kenegaraan. Biasanya, para pemimpin negara Muslim tidak berani menunjukkan ritual Ibadah Haji-nya secara terbuka. Tetapi Soeharto berani, dengan segala resiko politik yang mesti ditanggung.
            Soeharto mulai membenahi kehidupan pribadi dan keluarganya dalam hal pemahaman keislaman. Di rumahnya didatangkan guru mengaji, KH. Qosim Nurzeha; putrinya Mbak Tutut selalu memakai kerudung (meskipun bukan jilbab rapi); isterinya mendirikan Museum Baitul Qur'an di TMII; sampai wafatnya di RSPP Jakarta, Soeharto  tetap melaksanakan Shalat.
            Dukungan Soeharto terhadap Ummat Islam membuat negara-negara Barat gerah. Mereka melihat Indonesia berproses ke arah Islamisasi kehidupan. Oleh karena itu, mereka segera memikirkan makar politik untuk menurunkan Soeharto. Itulah yang kemudian kita kenal dengan Krisis Moneter 1997. Krisis ini benar-benar diciptakan Amerika dan IMF untuk menjatuhkan Soeharto. Dalam sebuah tulisan yang dibuat oleh Prof. Steve Henke, seorang pakar CBS sekaligus profesor ekonomi terapan di Johns Hopkins University, Baltimore, AS. Dia mengatakan, bahwa IMF berada di balik kehancuran ekonomi Indonesia tahun 1997 itu.
            Jadi, pendirian Soeharto yang mulai menjauh dari jaringan Islam phobia (seperti CSIS, Moerdani, Frans Seda, dll) dan kesungguhannya untuk mendukung usaha-usaha perbaikan kehidupan kaum Muslimin, itulah yang membuatnya dijatuhkan dari kursi RI-1. Dulu, sewaktu Soeharto bersikap anti Islam, Barat tidak mempersoalkan politiknya. Bahkan Soeharto dijuluki "the good boy". Hanya ketika regim Orde Baru mulai menjauh dari jaringan Mafia Berkeley, dan mendekat ke ICMI, dia dihabisi dengan Krisis  Moneter..
            Meskipun banyak jasa Soeharto untuk kebangkitan Islam di masa pertengahan Orde Baru, tidak lantas kita setuju 100 % dengan Soeharto. Kita tetap tidak setuju dengan yang buruk-buruk di jamannya, apapun bentuknya. Seperti kasus Tanjung Priok, Talangsari, DOM di Aceh, militerisme, sikap lunak kepada konglomerat China, dan lain-lain. Jelas kita tidak setuju. Kita hanya setuju yang baik-baik saja, bukan yang buruknya. Sejatinya, Reformasi itu dibutuhkan bukan untuk membongkar semua kebaikan di jaman Orde Baru, tetapi untuk memperbaiki hal-hal yang keliru dan zhalim di jaman itu.




DAFTAR PUSTAKA

Ahsan, Ivan Aulia. Perkembangan Masyarakat dan Negara Pada Masa Orde Baru, Jakarta: LP3ES, 1987.

Anwar, M. Syafi’i. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia ; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995.

Effendi, Djohan et al., (Eds.). Agama Dalam Pembangunan Nasional, himpunan sambutan Presiden Soeharto,  Jakarta: Pustaka Biru, 1981.


Gaffar, Afan. “Politik Akomodasi: Islam dan Negara di Indonesia”, dalam: M. Imam Aziz (Eds.), Agama, Demokrasi dan Keadilan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993

Mardjuki, Imam. KAMMI, Mahasiswa, Dan Kebangkitan Islam, Suara Merdeka, 26 Oktober 2004

M.D, Mahfud. Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila Jilid 4, Jakarta: Tim Cipta Loka Caraka, 1994.

Rais, M. Amin. Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta: LEPPENAS, 1983.
Sjadzali, Munawir. Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, Jakarta: UI-Pers, 1993.

Tim Penyempurnaan Buku Sejarah Departemen Agama. Kebijakan Departemen Agama Dari Masa ke Masa, Dalam Kurun Setengan Abad, Jakarta: Departemen Agama, 1996.


            [1] Ivan Aulia Ahsan, Perkembangan Masyarakat dan Negara Pada Masa Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 72
1
                [2]  M. Amin Rais,  Aspirasi Umat Islam Indonesia (Jakarta: LEPPENAS, 1983), h.69

          [3] Imam Mardjuki, KAMMI, MAHASISWA, DAN KEBANGKITAN ISLAM (dimuat di Suara Merdeka, 26 Oktober 2004)


                [4] Mahfud M.D., Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila Jilid 4 (Jakarta: Tim Cipta Loka Caraka, 1994), h. 134
                [5] Afan Gaffar, “Politik Akomodasi: Islam dan Negara di Indonesia”, dalam: M. Imam Aziz (Eds.), Agama, Demokrasi dan Keadilan  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 109
                [6] M. Syafi’I Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia ; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 298-299
                [7] Tim Penyempurnaan Buku Sejarah Departemen Agama, Kebijakan Departemen Agama Dari Masa ke Masa, Dalam Kurun Setengan Abad, (Jakarta: Departemen Agama, 1996), h. 7
                [8] Penyusunan Buku Sejarah Departemen Agama, Ibid, h. 81-82

          [9] Djohan Effendi, et al., (Eds.), Agama Dalam Pembangunan Nasional, himpunan sambutan Presiden Soeharto,  (Jakarta: Pustaka Biru, 1981), h. 115.

                [10] Tim Penyusunan Buku Sejarah Departemen Agama, Op.Cit., h. 87
                [11] M. Syafi’I Anwar, Pemikiran dan… Op.cit. h. 185
                [12] Munawir Sjadzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa (Jakarta: UI-Pers, 1993), h. 27-34

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar